Quattrick Jateng Kembali Dinobatkan Provinsi Terbaik TLHP Kemendagri

JawaPos.com â€" Bersama 10 daerah lain, Jawa Tengah (Jateng) dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pemerintahan daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Capaian ini menjadi quattrick bagi Jateng. Karena sejak 2016 lalu, secara berturut-turut Jateng mendapat empat kali penghargaan serupa.

Penghargaan TLHP diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring, Selasa (31/8). “Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang secara tuntas menyelesaikan TLHP. Mereka adalah Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Selatan,” ujar Tito.

Dia berharap, daerah-daerah tersebut tetap konsisten menyelesaikan TLHP dari Kemendagri. Sehingga bisa menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan TLHP ini penting karena berkaitan dengan good governance. Hal ini membuktikan dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jateng serius menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dari Kemendagri.

“Yang keren adalah dinas-dinas dan OPD yang dengan cepat menyelesaikan setiap laporan dan itu sudah terinternalisasi. Kalau ada catatan dari Kemendagri, mereka cepat menyelesaikan,” ucap Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pemerintahan daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Istimewa)

Kemendagri biasanya memberikan wakti 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Dan selama ini, Jateng bisa melakukan tindak lanjut lebih cepat dari target waktu yang diberikan kementerian. Bahkan, Ganjar meminta kepada dinas dan OPD untuk menyelesaikan hanya dalam waktu seminggu.

“Saya minta seminggu harus selesai. Dan teman-teman bisa melaksanakan dengan baik. Ya ada satu dua yang agak kurang cepat, tapi mayoritas bisa menyelesaikan dengan waktu kurang dari satu bulan,” beber Ganjar.

Lebih lanjut gubernur mengatakan, Pemprov Jateng telah memiliki sistem GRMS. Di mana semua masalah dan persoalan tercatat secara sistematis. Dari sini, masing-masing dinas dan OPD bisa langsung bergerak dan mengontrol.

“Sistem GRMS bisa mengontrol, ini tidak beresnya di mana, kekurangannya di mana. Jadi bisa segera dibereskan dan dibersihkan,” pungkas Ganjar. (Eno)

Share this post